Menteri PKP: Data BPS Jadi Dasar Penanganan "Backlog" Perumahan
- 30 Jul 2026 11:25 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan data BPS akan menjadi dasar penanganan "backlog" perumahan nasional.
RRI.CO.ID, Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penanganan backlog perumahan nasional. Sehingga diharapkan penanganannya akan lebih tepat sasaran melalui pendataan berbasis nama dan alamat.
Demikian disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Rabu 29 Juli 2026 di Jakarta. “Mudah-mudahan sensus yang dilakukan BPS selesai bulan depan, sehingga kami akan memperoleh data yang akurat,” ujarnya.
Menurut Maruarar, pemerintah akan memperoleh informasi rinci mengenai warga yang belum memiliki rumah berikut alamatnya. Menurut dia, pendataan tersebut juga mencakup rumah yang masih tergolong tidak layak huni.
Backlog merupakan istilah untuk menggambarkan kesenjangan atau selisih antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni. Masalah ini terbagi menjadi dua jenis yaitu backlog kepemilikan dan backlog kelayakan hunian.
Ara, panggilan akrab Maruarar, menambahkan pemerintah telah menjalankan berbagai program bagi maasyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya rumah subsidi, kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, PNM Mekaar, dan sertifikat tanah gratis.
Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait penyediaan lahan. Serta membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok di bidang teknologi, pembiayaan, dan pengembangan sektor perumahan.
Menurut Ara, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian bagi warga yang membutuhkan. “Fokus kami adalah masyarakat berpenghasilan rendah, kerja sama itu harus saling menguntungkan,” ujarnya.
Ara menambahkan Pemerintah Tiongkok sudah menyatakan siap berbagi pengalaman dalam pengembangan sektor perumahan. Menurut dia, kerja sama kedua negara dapat menghasilkan solusi sesuai tantangan penyediaan perumahan di masing-masing negara.
Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Tiongkok, Ni Hong, mendukung pernyataan tersebut. “Karena tantangan setiap negara berbeda, maka kami siap saling belajar dan mencari solusi bersama,” katanya. (Rahmania Ulfah)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....