Presiden Prabowo Akan Pimpin Pelantikan Pamong Praja IPDN
- 29 Jul 2026 08:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 pada 29 Juli 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- Peserta pelantikan terdiri dari 728 putra dan 476 putri yang akan dilantik menjadi Pamong Praja Muda untuk bertugas di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa para Pamong Praja Muda yang dilantik akan ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
RRI.CO.ID, Sumedang - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026. Pelantikan dilaksanakan di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 29 Juli 2026.
Mereka yang dilantik terdiri atas 728 putra dan 476 putri menjadi Pamong Praja Muda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Pamong Praja Muda yang dilantik akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2026.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, mengucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bertugas kepada 1.204 Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026. Prasetyo mengharapkan, para lulusan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Semoga menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," katanya. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menempatkan penguatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi.
Komitmen untuk memperkuat pembangunan aparatur negara yang profesional, berintegritas dan berorientasi pelayanan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan keberlanjitan regenerasi regenerasi kepemimpinan aparatur pemerintahan.
"Memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan aparatur pemerintahan. Ini untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden akan memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN.
Penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P, sedangkan penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada 9 siswa terbaik lainnya. Para Pamong Praja Muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga harmoni sosial.
Prasetyo juga berharap Pamong Praja Muda memperkuat rasa kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan RRI, persiapan terus dilakukan oleh para siswa sehingga dapat memberikan penampilan yang terbaik dihadapan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momen wisuda ini tak hanya membahagiakan bagi wisudawan, tetapi juga IPDN. Pasalnya, IPDN dinilai berhasil melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan melalui proses belajar mengajar yang cukup panjang.
"Wisuda ini merupakan momen penting yang mengantarkan para mahasiswa magister, doktor, termasuk praja IPDN menjadi seorang ilmuwan. Terlebih, pekerjaan di bidang pemerintahan merupakan profesi yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan," kata Menteri Tito seperti diunggah di IG miliknya.
Menteri Tito mengatakan suatu profesi harus memenuhi sejumlah unsur diantaranya adalah memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai. Selanjutnya memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
"Karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dan yang hanya mengandalkan intuisi," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....