RRI.CO.ID, Jakarta- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pelantikan di Kampus IPDN di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2026.

“Mudah-mudahan tidak ada perubahan agenda,” kata Wamen Bima kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Bima Arya mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah berada di IPDN untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Prabowo.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kedatangan Bapak Presiden di Jatinangor untuk wisuda para praja ya. Pak Menteri sendiri sekarang posisinya sedang di kampus IPDN mempersiapkan segala sesuatunya agar maksimal,” katanya.

Kendati demikian, Bima Arya masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kesibukan Kepala Negara, dapat dipahami dinamika perubahan di lapangan.

“Kita masih menunggu kepastian. Kita masih menunggu kepastian,” ujar Bima.

Seperti diketahui, IPDN berhasiil mewisuda 1.404 mahasiswa pada Sidang Senat Terbuka IPDN. Mereka berasal dari program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Selanjutnya dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026. Wisudawan terdiri atas 45 Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momen wisuda ini tak hanya membahagiakan bagi wisudawan, tetapi juga IPDN. Pasalnya, IPDN dinilai berhasil melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan melalui proses belajar mengajar yang cukup panjang.

"Wisuda ini merupakan momen penting yang mengantarkan para mahasiswa magister, doktor, termasuk praja IPDN menjadi seorang ilmuwan. Terlebih, pekerjaan di bidang pemerintahan merupakan profesi yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan," kata Menteri Tito seperti diunggah di IG miliknya.

Menteri Tito mengatakan suatu profesi harus memenuhi sejumlah unsur diantaranya adalah memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai. Selanjutnya memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

"Karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dan yang hanya mengandalkan intuisi," katanya.

"Karena itu, lulusan IPDN dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu menyusun kebijakan publik. Tentu berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat," kata Tito menegaskan.

Menteri Tito mengatakan wisuda bukanlah akhir dari perjalanan. Namun, wisuda merupakan awal pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.