RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.

Implementasi sistem tersebut ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan itu sekaligus melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, mengatakan Portal Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan demikian, penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data.

Menurut Aris, sistem tersebut memverifikasi informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik secara otomatis. Proses itu diharapkan menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat.

"Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan," ujar Aris.

Kemkomdigi mendukung implementasi sistem tersebut melalui Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur itu memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.

Sinkronisasi data memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, mulai dari percepatan proses verifikasi hingga mengurangi potensi data ganda. Selain itu, warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih cepat teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta dilindungi teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga kini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota. Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi, yakni 99,82 persen, yang menunjukkan tingginya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung uji coba Portal Perlinsos Digital. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil," ujar Qodari.

Ke depan, pemerintah berharap interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital tidak hanya memperkuat penyaluran bansos. Sistem tersebut juga diharapkan menjadi fondasi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.