RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Serta penerapan konsep green office guna mewujudkan birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penguatan vokasi dilakukan melalui berbagai program strategis. Ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

"Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program," kata Yassierli, Senin, 27 Juli 2026.

Yassierli menjelaskan, melalui Program Magang Nasional (MagangHub), Kemnaker menargetkan sebanyak 150 ribu peserta pada 2026. Program tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, Kemnaker menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional sepanjang 2026. Pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan inklusif, termasuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas serta masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Di sisi lain, Kemnaker terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan konsep green office. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya.

"Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Penerapan konsep green office juga didukung penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report). Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.