RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan insan media dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai sangat membantu percepatan pendataan fasilitas pendidikan di lapangan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto. Menurutnya, setiap laporan mengenai sekolah rusak atau terdampak bencana yang masuk ke kementerian akan langsung diverifikasi oleh tim teknis.

Pemerintah berkomitmen memberikan intervensi cepat agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu terlalu lama. "Kami dengan senang hati menerima informasi dari masyarakat dan media sosial untuk segera kami follow up ke lapangan," ujar Gogot, dilansir dari Youtube RRI Pro3, Senin, 27 Juli 2026.

Ia-pun mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan resmi melalui kanal Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen yang telah disediakan. Laporan yang dilengkapi dengan data lokasi serta foto kondisi bangunan akan sangat mempercepat proses verifikasi.

Pemerintah menegaskan, sekolah terdampak bencana alam dan fasilitas di wilayah 3T selalu menjadi prioritas utama penanganan. Tim khusus akan langsung dikirim untuk menghitung tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran perbaikan.

Menurutnya, sistem pelaporan terbuka ini juga dirancang untuk mencegah potensi penyelewengan dana bantuan revitalisasi di daerah. "Jika ada sekolah rusak karena bencana atau indikasi penyimpangan, segera laporkan melalui kanal resmi kementerian," imbau Gogot Suharwoto.

Gatot mengatakan, kolaborasi harmonis antara warga dan negara ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya target sekolah aman secara nasional. Kecepatan informasi publik menjadi sarana vital dalam menyelamatkan hak belajar anak-anak bangsa.