RRI.CO.ID, Jakarta – Deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, Minggu 26 Juli 2026.

Menurut dia, penyederhanaan regulasi harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. “Pertumbuhan harus berjalan bersama dengan pemerataan dan keadilan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dan mandiri,” ujarnya.

Muhaimin mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Dinamika global menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi nasional demi kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, hal ini membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, deregulasi menjadi instrumen penting untuk menghapus hambatan, menyederhanakan proses, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

“Deregulasi bukan sekadar mengurangi aturan, tetapi memastikan aturan yang ada benar-benar memberikan manfaat,” ucapnya. “Regulasi harus mempermudah masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidup.”

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong kebijakan lintas sektor berorientasi memperkuat kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi.

Menurut Muhaimin, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta kelompok produktif lainnya harus menjadi bagian utama dalam transformasi ekonomi. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan ruang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan.

“Anggaran negara harus tepat sasaran agar menjawab kebutuhan masyarakat melalui infrastruktur dasar dan penguatan layanan public,” ujarnya. “Program pemberdayaan ekonomi juga harus memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata.”

Muhaimin menilai pembangunan infrastruktur di berbagai daerah meningkatkan konektivitas sekaligus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Infrastruktur juga memperlancar aktivitas usaha dan menciptakan peluang baru.

“Setiap kebijakan harus memiliki dampak nyata,” ucapnya. “Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat merasakan perubahan, memiliki kesempatan lebih besar, dan mampu meningkatkan kemandiriannya.”

Menurut Muhaimin, pihaknya memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga guna menyelaraskan kebijakan deregulasi dengan agenda pemberdayaan masyarakat. Sinergi mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat.

“Deregulasi harus menjadi jalan menuju ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya. “Sebab tujuan akhir dari seluruh pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”