Menko Muhaimin: Politik Anggaran Harus Berpihak kepada Rakyat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secepat-cepatnya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Muhaimin menegaskan arah pembangunan nasional harus berpedoman pada amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional dipastikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik, Indonesia perlu memperkuat kemandirian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal, katanya, akan menciptakan nilai tambah sekaligus menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Regulasi yang menghambat investasi harus terus disederhanakan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan membuka lapangan kerja. Langkah ini memperluas peluang usaha serta memperkuat UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha produktif,” ucap Muhaimin.

Selain penyederhanaan regulasi, ia juga menekankan pentingnya politik anggaran yang berpihak kepada rakyat. Anggaran negara menjadi instrumen menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan.

Muhaimin mencontohkan pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah sebagai bentuk nyata pemanfaatan anggaran yang langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur tersebut dinilai mampu membuka akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, hingga memperlancar distribusi hasil produksi.

“Kita ingin setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup,” katanya.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan. Kolaborasi diarahkan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat.

“Yang paling penting adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Ketika akses terbuka, kesempatan semakin luas, dan kesejahteraan meningkat, di situlah pembangunan telah mencapai tujuannya,” ucap Muhaimin.