Menteri PKP Kebut 2.539 Rumah Subsidi di Tangerang

RRI.CO.ID, Tangerang - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kebut pembangunan 2.539 rumah subsidi diwilayah Tangerang, Banten. Sinergi terus dperkuat dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ini langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Mulai dari pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan akses pembiayaan perumahan, hingga penyediaan cadangan lahan untuk pembangunan rumah subsidi yang terintegrasi.

Maruarar menyampaikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah prioritas karena memiliki kebutuhan hunian yang tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, backlog perumahan di Kabupaten Tangerang mencapai 246.345 unit.

"Sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni," ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Tangerang memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.539 unit rumah. Jumlah tersebut merupakan alokasi BSPS terbesar di Provinsi Banten dan diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain peningkatan kualitas rumah melalui Program BSPS, Kementerian PKP juga mendorong penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Hal ini dengan menghubungkan masyarakat penerima manfaat ke dalam ekosistem pembiayaan mikro bersama berbagai lembaga keuangan.

"Lembaga keuangan itu seperti BRI, PNM (Permodalan Nasional Madani, Red) dan PT SMF (Sarana Multigriya Finansial, Red). Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga melalui akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau," kata pria yang akrab disapa Ara itu.

Pihaknya juga membahas rencana strategis pemanfaatan hibah aset lahan negara seluas 36 hektare diwilayah Kabupaten Tangerang. Kementerian PKP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut sebagai cadangan strategis bagi pembangunan kawasan perumahan bersubsidi yang terintegrasi.

"Pemanfaatan aset negara tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat. Sekaligus mendukung upaya pengurangan backlog perumahan secara nasional," ujarnya.

Ara menegaskan penyediaan rumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi, serta pemanfaatan aset negara secara produktif.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menambahkan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian PKP optimistis percepatan pembangunan rumah layak huni. Optimalisasi Program BSPS, penguatan KUR Perumahan, serta pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah subsidi.

"Kami dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mengurangi backlog perumahan dan mempercepat terwujudnya Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional," kata dia.