RRI.CO.ID, Jakarta – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperkuat gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dinilai penting agar program MBG dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat Indonesia.

“Tata kelola yang dibangun selama 10 tahun mencegah stunting itu dengan intervensi sudah terbangun dari nasional sampai daerah. Jadi tinggal masukkan saja bagaimana pemenuhan gizinya,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ir. Doddy Izwardy, saat berbincang bersama Pro3 RRI, Jakarta, 23 Juli 2026.

Menurut Doddy, standar bahan baku menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program MBG. Ia mengatakan kualitas bahan pangan yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap asupan gizi yang diterima para penerima manfaat.

Menurutnya, pemenuhan gizi harus difokuskan kepada ibu hamil, menyusui, balita, serta masyarakat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, jaringan Posyandu dan puskesmas yang telah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk memastikan distribusi dan pemenuhan gizi berjalan optimal.

“Emang harus kembali lagi ke program 3B ini, bumil, busui, dan balita, dan daerah 3T. Kunci yang dibangun selama ini kan di Posyandu ya, di situ sudah kuat sebenarnya,” katanya.

Doddy juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang menyebabkan kebutuhan pangan setiap daerah tidak dapat disamaratakan. Ia menilai menu MBG perlu menyesuaikan potensi pangan lokal agar kualitas gizi tetap terpenuhi di masing-masing wilayah.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, pengawas gizi berperan memastikan bahan pangan yang digunakan aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Yang paling penting itu adalah pengambilan keputusannya harus benar-benar destruktif. BGN punya core wheel sampai ke SPPG, tinggal bagaimana kecukupan gizinya,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting agar program berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan program MBG. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” kata Agustina Arumsari, dikutip dari Badan Gizi Nasional, Kamis, 23 Juli 2026.

Agustina menjelaskan BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana. Penguatan tersebut difokuskan pada tata kelola, koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Ia menambahkan dukungan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas program MBG sehingga berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut Agustina, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. (Shafa)