Nanik Tinggalkan BGN, DPR Ingatkan Pemerintah MBG Harus Tetap Berjalan Optimal

  • 22 Jul 2026 13:40 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Komisi IX DPR RI meminta, pemerintah memastikan pergantian pimpinan BGN RI tidak menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  • Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyampaikan, penghormatan atas keputusan Nanik untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Ia juga mendoakan, agar mantan Kepala BGN tersebut segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.
  • BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR RI meminta, pemerintah memastikan pergantian pimpinan BGN RI tidak menghambat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Keberlangsungan program tersebut harus tetap menjadi prioritas, sekalipun Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menyampaikan, penghormatan atas keputusan Nanik untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Ia juga mendoakan, agar mantan Kepala BGN tersebut segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.

"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," kata politikus NasDem ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Nurhadi menegaskan, pergantian kepemimpinan di BGN tidak boleh mengganggu pelaksanaan Program MBG. Mengingat, program tersebut menyangkut kepentingan jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan.

Oleh karenanya, menurut Nurhadi, pemerintah perlu segera menetapkan kepala BGN definitif yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Ia menilai, stabilitas kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memastikan pengambilan keputusan tetap berjalan efektif.

"BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar," ucap Nurhadi.

Nurhadi juga meminta, momentum pergantian pimpinan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

Hal senada, juga diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari. Politikus Demokrat ini menilai, keputusan Nanik mundur merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan tanggung jawab karena kondisi kesehatan tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan tugas secara maksimal. Lucy berharap Nanik dapat segera pulih sehingga kembali berkontribusi dalam pengawasan Program MBG.

"Pemulihan kesehatan Nanik sangat diharapkan presiden karena nantinya akan dijadikan pengawas program MBG. Tim pengawas MBG memang sangat diperlukan karena banyaknya persoalan terkait Program MBG," kata Lucy.

Selain itu, Lucy mengusulkan, tim pengawas Program MBG melibatkan pemerintah daerah agar pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pengganti Kepala BGN, sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di bidang manajemen dan tata kelola pangan.

"Idealnya sosok yang memahami manajerial dengan baik dan menguasai persoalan tata kelola makanan. Kalangan profesional diperlukan agar program MBG tidak terkooptasi pada kepentingan politik tertentu," ujar Lucy.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....