Pembangunan MASTRAN, BRT Cekungan Bandung Siap Perkuat Mobilitas Warga
- 23 Jul 2026 11:37 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menhub Dudy Purwagandhi memulai pembangunan MASTRAN sebagai langkah menghadirkan sistem BRT modern di Cekungan Bandung
- BRT akan melayani lima wilayah dengan koridor khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun, 18 rute, dan 719 titik pemberhentian
- Keberhasilan proyek bergantung pada sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi kemacetan serta mendukung transportasi rendah emisi
RRI.CO.ID, Bandung - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengawali pembangunan Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) sebagai langkah memperkuat transportasi perkotaan modern. Groundbreaking tersebut menandai dimulainya pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dudy menjelaskan sistem BRT di Cekungan Bandung diharapkan menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, serta terintegrasi. Kehadiran layanan tersebut diharapkan memberikan pilihan mobilitas yang semakin baik bagi masyarakat.
“Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi. Sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik,” ujar Dudy dalam kegiatan groundbreaking di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, Rabu, 22 Juli 2026.
Pada tahap awal, proyek MASTRAN difokuskan pada pengembangan sistem BRT di Bandung Basin Metropolitan Area dan Mebidang. Program tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitas, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat tata kelola angkutan umum perkotaan.
Di Kawasan Cekungan Bandung, sistem BRT akan melayani Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Tahap pengembangannya meliputi koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung, sekitar 719 titik pemberhentian bus, serta ratusan armada.
Bus Rapid Transit akan menjadi tulang punggung layanan yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, serta moda transportasi lainnya. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan perjalanan masyarakat secara lebih efisien dan berkesinambungan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Keberhasilan pembangunan transportasi massal bergantung pada pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Dudy, sinergi kedua pihak menjadi faktor penting agar pengembangan sistem angkutan umum berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat bertanggung jawab membangun jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, serta menerapkan Intelligent Transport System secara menyeluruh. Pemerintah daerah berperan menyediakan lahan, menerbitkan regulasi, melakukan rekayasa lalu lintas, serta memastikan operasional layanan berlangsung berkelanjutan.
“Pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan rendah emisi,” kata Dudy.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....