RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan mulai membangun hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatra pada September 2026. Pembangunan tersebut menyasar kawasan relokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ia menyebut, proses pengadaan pembangunan huntap saat ini telah berjalan. Namun, konstruksi ditargetkan dimulai pada September setelah proses tender dan kesiapan lahan memenuhi seluruh persyaratan.

"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan. Kami siap memulai pembangunan pada bulan September," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

Ia menegaskan lahan pembangunan harus aman dari potensi bencana serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Untuk lokasi juga diupayakan tetap dekat fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik.

“Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana. Kemudian, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISHA serta bata interlock. Teknologi tersebut diharapkan mempercepat proses konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan yang dibangun pemerintah.

Selain pembangunan pemerintah, sebanyak 500 unit hunian tetap telah selesai melalui dukungan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi. Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap pascabencana.

Adapun sebarannya, di Provinsi Aceh disiapkan 45 lokasi seluas 156,13 hektare dengan kapasitas mencapai 6.220 unit hunian. Di Sumatra Utara tersedia empat lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas sebanyak 919 unit hunian.

Sementara itu, Sumatra Barat memiliki lima lokasi seluas 21,40 hektare untuk pembangunan kawasan hunian baru. Kelima lokasi tersebut mampu menampung hingga 813 unit hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, Kementerian PKP juga menyiapkan pembangunan hunian tetap eksitu komunal di tiga provinsi tersebut. Seluruh lokasi diprioritaskan aman dari bencana serta memiliki akses menuju sekolah, pasar, dan rumah sakit.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun. Anggaran tersebut, lanjut dia, mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun sesuai rencana induk nasional.

“Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan,” kata Mendagri Tito.

Selain itu, PLN juga menyatakan kesiapan menyediakan infrastruktur kelistrikan bagi pembangunan huntap dan fasilitas umum terdampak bencana. Hingga kini, PLN telah mengalirkan listrik kepada 19.377 unit hunian sementara, huntap, dan fasilitas umum.

Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri menegaskan PLN siap memastikan kebutuhan listrik bagi masyarakat di kawasan relokasi dapat terpenuhi. “PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan, rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat. Sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang aman, layak, serta didukung infrastruktur dasar yang memadai.