RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan perlunya pembenahan tata ruang di sejumlah wilayah di Sumatra. Menyusul hasil evaluasi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kajian tersebut menunjukkan masih banyak kawasan yang pemanfaatannya tidak lagi selaras dengan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dikatakan langsung Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro.

Ia mengatakan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menemukan penurunan daya dukung lingkungan. Terutama pada aspek sumber daya air dan kawasan pesisir.

“Dari segi daya dukung, memang dari segi matra air dia sangat rendah. Demikian juga daya dukung pangan untuk wilayah laut,”kata Sigit dalam acara diskusi bersama media di kantor KLH, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

Ia menyebut di pesisir Aceh dan Sumatra Utara mengalami tekanan yang sangat kuat. Sehingga kemampuan mendukung ketahanan pangan juga menurun

Hasil analisis KLH menunjukkan ketidaksesuaian antara daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang. Yakni mencapai 59,23 persen di Aceh, 32,14 persen di Sumatra Utara, serta 41,67 persen di Sumatra Barat.

“Kami mengidentifikasi kawasan budidaya yang sebaiknya tidak lagi menjadi lokasi pembangunan baru. Luasnya mencapai sekitar 88 ribu hektare di Aceh, 172 ribu hektare di Sumatra Utara, dan 61 ribu hektare di Sumatra Barat,” katanya.

Selain itu, pemerintah merekomendasikan pengendalian tekanan pembangunan pada kawasan yang lebih luas. Yakni sekitar 2,02 juta hektare di Aceh, 4,55 juta hektare di Sumatra Utara, dan 766,99 ribu hektare di Sumatra Barat.

Sigit mengatakan rekomendasi tersebut telah disusun secara rinci hingga tingkat kabupaten/kota. Dan telah disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bahan evaluasi kebijakan tata ruang.