Presiden: "Under Invoicing" hingga Penyelundupan Jadi Penyebab Kerugian Negara
- 21 Jul 2026 10:25 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto mengidentifikasi praktik "under invoicing", "transfer pricing", dan penyelundupan sebagai penyebab utama kebocoran kekayaan ekonomi Indonesia yang signifikan.
RRI.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan telah menyebabkan kebocoran kekayaan ekonomi Indonesia. Menurut Kepala Negara, praktik tersebut telah mendistorsi perekonomian nasional dan merugikan kepentingan rakyat.
"Terjadi distorsi terhadap perekonomian kita,” ujarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. “Mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar setiap tahunnya karena praktik-praktik under invoicing.”
Under invoicing merupakan praktik manipulasi dokumen perdagangan internasional. Dalam hal ini importir atau eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dibandingkan harga transaksi sebenarnya.
Presiden mengatakan Indonesia juga pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, meskipun menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya nasional.
“Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng,” ucapnya. “Ini jelas sesuatu yang tidak masuk akal.”
Presiden menegaskan kebocoran kekayaan negara tidak boleh terus dibiarkan. “Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” ujarnya.
Menurut Presiden, berbagai praktik tersebut bukan hanya diketahui Pemerintah Indonesia. Data mengenai kebocoran kekayaan negara itu juga berasal dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Bukan dari kita saja, ini data lembaga-lembaga internasional, di antaranya PBB,” ujarnya. “Seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti, di dalam dan di luar negeri semua tahu.”
Presiden menegaskan pemerintah mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Berbagai langkah pembenahan tata kelola ekonomi terus dilakukan agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....