RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memperkuat pengarusutamaan HAM melalui pedoman dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas menekankan koordinasi lintas kementerian memperkuat pembentukan regulasi.

“Pertama, kami sudah memiliki pedoman melalui Permen HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM. Selanjutnya, kami memperkuat implementasinya melalui sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada aparatur sipil negara,” kata Sofia Alatas saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026.

Sofia menegaskan penguatan pengarusutamaan HAM memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, Kementerian HAM menggandeng Kementerian Hukum serta penyusun kebijakan memperkuat regulasi.

“Kami tidak bisa mengerjakannya sendiri, sehingga perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dalam penyusunan regulasi. Kolaborasi bersama kementerian, lembaga, dan dinas memastikan perspektif HAM terintegrasi sejak awal penyusunan kebijakan,” ucap Sofia.

Selain itu, Kementerian HAM memperkuat kompetensi perancang regulasi melalui pelatihan legal drafting. Pelatihan diperkaya substansi HAM, tidak sebatas teknik penyusunan peraturan.

“Kami memberikan pelatihan legal drafting, tetapi tidak hanya pada aspek perancangannya. Kami juga menambahkan substansi HAM kepada para perancang, analis hukum, dan ke depan analis HAM, karena itu akan menjadi bagian dari tugas yang harus mereka kerjakan,” ujar Sofia menegaskan.