RRI.CO.ID, Jakarta-Raja dan tokoh dari Bali mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan bandar udara (Bandara) di Bali utara. Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman.

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia mengatakan keberadaan bandara di Bali Utara sangat diperlukan. Ia berharap dengan adanya bandara maka akan menggerakan ekonomi, pariwisata menggeliat dan membuka lapangan kerja.

Ida Cokorda mengatakan rencana pembangunan bandara telah disampaikan ketika masih menjabat Menteri Pertahanan. Kalau itu, Prabowo juga merupakan calon Presiden RI.

"Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu. Kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," kata Ida Cokorda Gde dalam keterangan pers di Bina Graha, Jumat, 17 Juli 2026.

Ida Cokorda mengatakan ada ketimpangan pembangunan antara Bali utara dengan Bali selatan terutama Denpasar. Pariwisata di Bali selatan ramai karena terdapat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, pemuda di Bali utara banyak yang merantau ke Bali selatan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, solusi untuk mengurangi ketimpangan dengan dibangunnya bandara.

"Bali utara itu tidak ada lapangan kerja karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek, tidak ada. Gimana orang tamat sarjana, tamat diploma kepariwisataan, akhirnya meninggalkan rumah, datanglah ke Bali selatan," katanya.

"Di Bali utara kan hanya ada orang tua di sana, udah tua-tua ditinggal anak-anaknya, lalu ada inisiatif bagaimana caranya menyeimbangkan Bali utara dan Bali selatan?. Ya dengan jalan membuka pintu jendela masuk ke Bali, yaitu bandara," ujar Ida Cokorda.

Rencananya lokasi pembangunan bandara di lepas pantai sehingga tidak merusak situs-situs suci, tempat-tempat pura. Tokoh adat, masyarakat setuju pembangunan di lapas pantai sehingga ia berharap harapan masyarakat segera diwujudkan.

Cokorda menegaskan, pembangunan bandara di Bali utara itu tidak menggunakan APBN. Nantinya, pembangunan itu merupakan kerja investasi dengan swasta.

"Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN, ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN, sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? ," katanya menegaskan.

"Tidak ada mengganggu APBN, khusus ini pembangunan Bali utara. Ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN," ujar Cokorda.

Lalu bagaimana respon dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman?. Cokorda mengatakan KSP Dudung akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Pak Dudung menyampaikan 'Saya akan segera melapor kepada beliau Bapak Presiden untuk segera menindaklanjuti janji beliau untuk hal ini'. Bukan pembangunan bandara ini yang di depannya saja, pembangunan Bali secara utuh, secara seimbang dan membantu," katanya.