RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti masih adanya temuan BPK yang belum sepenuhnya diselesaikan kementerian. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi perhatian agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.

"Masih terdapat sejumlah temuan BPK yang memerlukan tindak lanjut secara serius. Agar pengelolaan anggaran ke depan semakin akuntabel," ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendiktisaintek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Fikri juga meminta kementerian memperkuat pembinaan terhadap perguruan tinggi negeri yang masih menghadapi persoalan tata kelola keuangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi secara menyeluruh.

Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, meminta kementerian menjelaskan perkembangan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK. Menurutnya, setiap temuan harus dituntaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

"Pencapaian WTP di tingkat entitas kementerian nampaknya masih harus dievaluasi secara mendalam karena dibayangi oleh masifnya catatan pemeriksaan BPK. Khususnya keberadaan temuan terkait kepatuhan pengelolaan pendapatan belanja dan aset pada tahun 2004-2025 yang kini masih bersatus dalam proses tindak lanjut," ujarnya.

Komisi X DPR RI menilai penyelesaian rekomendasi BPK akan memperkuat tata kelola Kemendiktisaintek sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung efektivitas penggunaan anggaran pendidikan tinggi pada tahun-tahun mendatang.