Tekan Harga Beras Premium, Bulog Siapkan Beras SPHP 'Beras Kita'

RRI.CO.ID, Jakarta - Perum Bulog menyiapkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium. Hal ini sebagai langkah intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan penyediaan beras SPHP premium telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Guna menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

"Kami menyarankan ke Pak Menteri Pertanian maupun Pak Menko Pangan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Untuk kenaikan harga beras premium ini kami juga adakan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita," ujar Rizal di Jakarta, Sabtu 11 Juli 2026.

Rizal menjelaskan, selama ini program SPHP hanya menyediakan beras kategori medium. Namun, kondisi pasar menunjukkan kenaikan harga justru terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi bukan hanya beras SPHP medium, tapi kami juga coba munculkan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita," katanya. Menurutnya, operasi pasar menggunakan beras medium belum sepenuhnya efektif dalam menekan harga beras premium.

Karena itu, Bulog menyusun skema penyaluran beras SPHP premium untuk membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia. Meski demikian, Bulog belum menetapkan harga jual maupun jumlah alokasi beras SPHP premium yang akan disalurkan.

Penetapan tersebut masih menunggu pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait. Rizal mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga program tersebut.

"Selain harga, pemerintah juga akan menghitung biaya produksi beras premium agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha," jelasnya. Terkait kuota distribusi, Rizal menyebut Bulog belum menentukan besaran alokasi karena volume penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan permintaan di lapangan.

Menurutnya, penetapan kuota sejak awal berisiko tidak sesuai dengan kondisi pasar. Oleh sebab itu, pemerintah memilih melakukan penyesuaian distribusi berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, arahan Menteri Pertanian terkait penyediaan 2 juta ton beras komersial juga masih menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan skema penyaluran beras SPHP premium.

"Komposisi antara beras SPHP medium dan premium akan ditentukan berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat agar distribusi berjalan lebih efektif," ujarnya.

Rizal menilai peningkatan produksi beras nasional turut mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Khususnya, di wilayah perkotaan yang semakin banyak memilih beras kategori premium.

Dengan hadirnya beras SPHP premium "Beras Kita", Bulog berharap operasi pasar dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau.