Kementerian HAM Perkuat Pencegahan TPPO lewat Vokasi Sumba

RRI.CO.ID, Sumba Barat Daya - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lewat pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja menuju dua lembaga pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM memimpin peninjauan lapangan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sejumlah tenaga ahli serta tim teknis kementerian juga turut mendampingi kegiatan pemantauan di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran lembaga vokasi. Yayasan yang berdiri sejak tahun 2016 tersebut melatih kaum muda terampil pada sektor pariwisata.

"Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang," ujar Munafrizal Manan.

Dian Sasmita menambahkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan komprehensif lewat pendidikan vokasi. Masyarakat dengan kompetensi memadai diharapkan mendapat pekerjaan layak agar terhindar dari bahaya perdagangan orang.

Rombongan kementerian juga meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di wilayah Tambolaka. Dialog interaktif dilakukan bersama para instruktur tersertifikasi serta peserta pelatihan dari berbagai penjuru Sumba.

Kunjungan kerja tersebut mencakup pemantauan kelas teknik sepeda motor hingga program servis pendingin udara. Para peserta pelatihan juga mempelajari tata rambut, pengelasan, komputer, kelistrikan, hingga pembuatan kerajinan bambu.

Tenaga Ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa menegaskan bahwa pendidikan vokasi menjadi langkah strategis. Seluruh program pelatihan di balai ini telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

"Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang," ujarnya.

Direktur Balai Latihan Kerja Don Bosco Sumba Ephrem Santos menyampaikan apresiasi atas perhatian kementerian. Kementerian Hak Asasi Manusia secara resmi melaporkan kunjungan kerja tersebut pada Jumat, 10 Juli 2026.

"Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat," katanya.

Kunjungan kerja ini menjadi komitmen bersama dalam menyukseskan program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur. Langkah strategis ini melibatkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur serta jajaran pemerintah daerah setempat.

Kementerian Hak Asasi Manusia menilai model pendidikan vokasi tersebut sebagai praktik baik dalam perlindungan. Sinergi berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja yang aman serta bermartabat bagi generasi muda.