Kementerian HAM Dorong Sumba Jadi Pilot Program Nasional TPPO

RRI.CO.ID, Sumba Barat - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong wilayah Sumba menjadi percontohan nasional penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya kolaboratif tersebut juga difokuskan untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) pada daerah tersebut.

Informasi terkait koordinasi lintas lembaga ini disampaikan dalam keterangan pers pada Jumat, 10 Juli 2026. Langkah koordinasi tersebut secara resmi dilaksanakan untuk menyatukan visi para pihak di Sumba Barat.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan memimpin langsung jalannya rapat koordinasi tersebut. Ia didampingi oleh Tenaga Ahli Kementerian HAM Martinus Gabriel Goa selama pertemuan itu berlangsung.

"Pencegahan TPPO dan TPKS tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat. Kementerian HAM berkomitmen memperkuat koordinasi melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan terhadap korban semakin optimal," ujar Munafrizal Manan.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol. Nova Irone Surentu menegaskan komitmennya. Ia bertekad memperkuat Program Zero TPPO lewat peningkatan upaya pencegahan serta penegakan hukum kepolisian.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita turut memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut. Ia berkomitmen memperkuat advokasi, edukasi, dan pengawasan terhadap penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak.

Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, secara tegas menyatakan kesiapan jajarannya membantu edukasi masyarakat. Pihaknya juga berkomitmen mengoptimalkan peran Ruang Pelayanan Khusus demi menjamin perlindungan kelompok rentan tersebut.

Seluruh peserta rapat koordinasi menyepakati komitmen bersama untuk mendukung penuh gerakan Program Zero TPPO. Dokumen komitmen bersama tersebut akhirnya ditandatangani oleh perwakilan instansi sebagai bukti keseriusan penegakan hukum.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tim Teknis Direktorat Kepatuhan Instansi Pemerintah, Irma Malinda Suhartono, turut hadir mendampingi delegasi kementerian.

Melalui sinergi kuat ini, seluruh pihak berharap Sumba mampu menjadi model nasional yang efektif. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak.