KLH Libatkan Ratusan Perusahaan Cegah Karhutla

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, perusahaan pemegang konsesi di seluruh Indonesia wajib berkontribusi menjaga ekosistem gambut. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area usahanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya dalan menjaga ekosistem gambut di sekitar konsesi melalui upaya pembasahan (re-wetting) dan kolaborasi dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah telah mengumpulkan hampir 400 perusahaan pemegang konsesi.

“Para perusahaan tersebut mulai dari sektor perkebunan sawit hingga hutan tanaman industri. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kebakaran di wilayah konsesi masing-masing,” kata Jumhur dalam Raker Pencegahan Antisipasi Karhutla pada Ekosistem Gambut di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Menurutnya, salah satu langkah utama pencegahan karhutla adalah menjaga lahan gambut tetap basah dengan meningkatkan tinggi muka air tanah. Caranya dilakukan melalui penyekatan kanal agar air tetap berada di kawasan gambut dan tidak mengalir keluar menuju sungai.

“Jadi disekat agar dia mengaliri wilayah konsesinya itu, sehingga gambut tidak kering. Gambut itu tidak terbakar kalau dia digenangi air,” ujarnya.

KLH juga meminta perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan membantu pencegahan karhutla di wilayah sekitar konsesi. Salah satunya dengan jarak hingga radius lima kilometer.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sekat kanal bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai komunitas. Menurutnya, langkah kolaboratif itu menjadi semakin penting mengingat potensi kekeringan akibat El Nino yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.

“Kita masih perlu banyak melakukan penyekatan kanal. Apalagi dalam suasana El Nino, mungkin kita butuh puluhan ribu sekat kanal dalam beberapa bulan ini,” katanya.

Berdasarkan data KLH, luas revegetasi lahan gambut meningkat dari sekitar 114 ribu hektare pada 2021. Bahkan, saat ini menjadi lebih dari 168 ribu hektare pada 2026.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan ekosistem gambut. Sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.