Antisipasi Badai PHK, DPR Desak Pemerintah Siapkan Program Reskilling Buruh

RRI.CO.ID, Jakarta – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global perlu direspons dengan langkah mitigasi yang konkret. Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena meminta pemerintah menyiapkan program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi buruh yang terdampak PHK.

Menurut Samuel, program tersebut penting agar pekerja yang kehilangan pekerjaan memiliki keahlian baru. Dan harus sesuai dengan potensi ekonomi di daerah asal ketika kembali ke kampung halaman.

“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan para buruh? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi. Maka harus ada suatu pembinaan ulang,” kata Samuel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Samuel menjelaskan, selama ini banyak buruh memiliki keterampilan yang sangat spesifik sesuai kebutuhan industri tempat mereka bekerja. Ketika terkena PHK dan kembali ke daerah asal, kemampuan tersebut kerap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.

Ia mendorong pemerintah daerah memetakan potensi ekonomi lokal agar mantan buruh dapat dialihkan ke sektor-sektor produktif. Termasuk mengembangkan lahan pertanian maupun usaha berbasis potensi daerah.

Ia juga meminta anggota DPR memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi buruh dan pelaku industri. Salah satunya di daerah pemilihan masing-masing.

“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi mata rantai bagi mereka,” ujarnya.

Meski demikian, Samuel mengakui usulan tersebut masih berupa pemetaan awal. Menurutnya, persoalan PHK yang dipengaruhi kondisi ekonomi global membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Ini memang sesuatu yang kompleks. Usulan yang saya sampaikan ini masih sangat permukaan dan perlu dipelajari lebih lanjut di daerah masing-masing,” katanya.