MPR: Perlu Perbaikan Sistem SPMB dan Penguatan Integritas

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu perbaikan sistem pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang disertai penguatan budaya integritas. Guna mencegah terulangnya praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik.

Lestari mengatakan pengawasan dan penerapan regulasi saja belum cukup. Guna mengatasi dugaan kecurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan SPMB.

"Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk mengatasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru," kata Lestari, Selasa, 7 Juli 2026.

Ia mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat sebanyak 301 pengaduan masyarakat selama pelaksanaan SPMB 2026. Dari jumlah tersebut, 187 aduan terkait jalur domisili, 69 aduan jalur prestasi, 33 aduan jalur afirmasi, dan 12 aduan jalur mutasi.

Menurut Lestari, penanaman nilai integritas sejak dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter. Sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Politisi yang akrab disapa Rerie itu menilai diperlukan langkah terpadu untuk meminimalkan potensi kecurangan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan verifikasi data. Serta sistem pengawasan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan pemerintah daerah.

Meski demikian, ia menegaskan upaya paling mendasar adalah membangun budaya integritas sejak usia dini. "Tanpa integritas, sistem pola asuh dan pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik namun rapuh secara moral," ujarnya.

Lestari juga mendorong pendidikan antikorupsi diterapkan secara substantif, bukan sekadar seremonial, agar mampu membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik. Tetapi juga berkarakter kuat dan menolak segala bentuk kecurangan.