Tingkatkan Mutu Layanan, Kepala BPOM Bahas Strategi Inovatif Bersama PANRB

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar meminta dukungan Kementerian PANRB untuk memperkuat pelayanan publik BPOM di berbagai daerah. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan dalam penguatan kerjasama layanan BPOM melalui Mal Pelayanan Publik setempat.

Audiensi tersebut membahas dukungan BPOM terhadap kebijakan prioritas Presiden serta penguatan layanan publik melalui MPP. BPOM juga menyoroti isu sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana.

“BPOM terus mendukung kebijakan prioritas Presiden. Dan isu strategis terkait sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana BPOM pada Mal Pelayanan Publik (MPP),” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya pada audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu, 1 Juli 2026.

Taruna memaparkan peran BPOM dalam mendukung sejumlah kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia. Salah satunya terkait tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

BPOM turut mendukung pengembangan Program Koperasi Desa Merah Putih serta layanan Apotek Desa. Dukungan juga diberikan pada Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa. Perbantuan itu melibatkan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa atau JF PPBJ.

BPOM telah menghadirkan layanan pada 141 Mal Pelayanan Publik hingga Juni 2026. Jumlah tersebut mencapai 45,04 persen dari 313 MPP yang diresmikan Kementerian PANRB.

Inovasi SMART LAURA dikembangkan Balai Besar POM Palangka Raya untuk mendukung pemenuhan layanan publik. Sistem tersebut memanfaatkan Doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah bagi masyarakat.

Balai Besar POM Banda Aceh mereplikasi SMART LAURA di MPP Kabupaten Langsa. Inovasi itu tetap berfungsi dan memudahkan layanan ketika banjir bandang terjadi beberapa waktu lalu.

“Inovasi ini turut direplikasi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa. Dan saat ini masih berfungsi serta memudahkan layanan saat kondisi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu,”kata Taruna.

BPOM juga meminta dukungan Kementerian PANRB dalam memperkuat kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di setiap daerah. Permohonan itu disampaikan sebagai tindak lanjut MoU penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.

Taruna menyebut koordinasi dengan DPMPTSP masih terkendala keterbatasan jumlah loket yang tersedia pada MPP. BPOM akan menyiapkan inovasi layanan untuk mempercepat pelayanan publik di seluruh unit pelaksana teknis.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi upaya BPOM memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai implementasi MoU dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan BPOM melalui DPMPTSP daerah.

“Kami mengapresiasi kinerja BPOM dalam mengimplementasi butir-butir MoU dari kerja sama yang sudah dilakukan. Dan nantinya pelayanan publik BPOM akan semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di DPMPTSP di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Rini.