Ombudsman Nilai Perlintasan Sebidang Resmi Solusi Realistis untuk Keselamatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur April lalu.

Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi.

“KAI sedang merekrut tenaga yang akan mengisi perlintasan sebidang. Dalam proses seleksi ini akan dilihat berapa yang nanti akan diambil untuk mengisi pos-pos perintah sebidang itu,” kata Robert, di Kantor Ombudsman, Rabu, 1 Juni 2026.

Ia menambahkan, penjaga perlintasan pun harus merupakan petugas resmi yang memiliki kewenangan. Robert mengatakan pembangunan flyover atau underpass merupakan solusi paling ideal.

Namun, ia mengakui pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang menurutnya sulit diterapkan di seluruh lokasi.

Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan.

Robert juga membuka peluang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perlintasan. Namun, masyarakat yang dilibatkan harus mendapat pelatihan, memiliki kompetensi, dan bekerja sesuai kewenangan yang jelas.

“Kewenangan ini kan ada pada pemangku otoritas yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat, kemenhub, pemda. Kemudian status jalan raya ini, ini status jalannya nasional atau provinsi atau kabupaten, kota, dan sebagainya,” ujarnya.