Perhimpunan Guru Tolak Usul Hibah Motor Listrik BGN

RRI.CO.ID, Jakarta- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak usulan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) dihibahkan kepada guru honorer. Diketahui pengadaan motor listrik BGN tahun 2025 bermasalah karena ada penggelembungan anggaran dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan, menolak tegas usulan dewan terkait hibah motor listrik. Alasannya selain tidak etis, juga tidak ada kejelasan status motor karena masih dalam perkara hukum.

“Kami mengapa menolak usulan DPR memberikan ribuan motor, tentu tidak etis karena proses hukum pidana tersangka dugaan korupsi BGN sedang berlangsung. Ini status tidak jelas secara etis,” kata Satriwan di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia mengibaratkan dalam perspektif agama Islam dengan istilah ‘syubhat’, perkara yang kasus hukum samara tau tidak jelas. Selain itu, pemberian motor listrik akan menganggu proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi di BGN.

“Sama saja memberikan masalah pada guru, alih-alih DPR akan mengobati guru honorer tetapi yang terjadi pengalihan masalah baru. Tidak menyelesaikan, ini dikhawatirkan menghambat investigasi terkait penyidikan kasus di BGN,” katanya.

Pemberian motor listrik tidak akan menyelesaikan persoalan utama tata kelola guru honorer. Satriawan menegaskan guru honorer lebih membutuhkan kepastian gaji, kesejahteraan, dan kedudukan atau jenjang karir ketimbang motor listrik.

Satriwan mengungkap masih banyak guru honorer yang memiliki upah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Guru honorer berharap kesejahteraan yang lebih baik.

“Yang diharapkan guru honorer adalah kepastian kesejahteraan mereka, kepastian upah setiap bulan, status dan kedudukan mereka. Bukan pemberian motor apalagi ini kasus korupsi,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung usulan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari agar ribuan motor listrik BGN dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu opsi yang disiapkan BGN adalah menghibahkan kendaraan yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tersebut kepada guru honorer di daerah.

"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena sudah dibayar oleh negara," kata Yahya kepada wartawan, Jumat 19 Juni 2026.