Pemerintah Siapkan Tiga Program Flagship Ekonomi Kreatif

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah menyiapkan tiga program flagship untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Ketiga program tersebut meliputi Aktivasi Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia.

Riefky mengatakan ketiga program itu disiapkan setelah Kementerian Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, asosiasi, DPR, dan masyarakat. Menurutnya, program tersebut diproyeksikan menjadi flagship kementerian pada 2027 dan diupayakan mulai berjalan pada semester kedua 2026.

Program pertama adalah Aktivasi Desa Kreatif yang berfokus mengaktifkan desa kreatif yang telah dibina pemerintah daerah maupun asosiasi. Menurutnya, pemerintah tidak membangun desa kreatif baru, melainkan mengoptimalkan potensi yang telah ada.

"Jadi bukan membangun desa kreatif, tetapi mengaktivasi yang sudah ada, yang sudah dibina pemda, sudah dibina asosiasi. Karena asosiasi-asosiasi ini yang tahu di mana sebetulnya penyebaran dari potensi-potensi desa kreatif yang perlu diaktivasi,” ujar Riefky di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Riefky mengatakan program berikutnya adalah Creative Hub dan Creative by Indonesia. Program tersebut bertujuan mengaktifkan pusat-pusat kreatif yang telah ada, sekaligus mengkurasi pelaku ekonomi kreatif dari tingkat lokal hingga mampu menembus pasar internasional.

“Saya rasa ini juga sudah berjalan di beberapa asosiasi yang berkolaborasi dengan kami. Nah tetapi tentu bantuan pemerintah dan penguatan kelembagaan termasuk diplomasi Ekraf mengantarkan mereka ke kancah internasional itu sangat penting,” kata Riefky.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan BPS telah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Pembaruan tersebut memberikan klasifikasi yang lebih jelas bagi berbagai profesi baru di sektor ekonomi kreatif.

"Artinya, yang dulu sulit sekali mendapatkan definisi dan nomor kode KBLI untuk kegiatan ekonomi kreatif, sekarang Bapak dan Ibu, punya tempatnya secara eksplisit dan secara jelas. Sehingga nantinya jika ingin melakukan intervensi kebijakan, punya jelas kode KBLI-nya yang memang betul-betul dimiliki dan merekam usaha yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif," ujar Amalia.

Amalia mengatakan BPS juga melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Juni hingga Agustus 2026. Ia memastikan seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Statistik.

"Jangan khawatir Bapak dan Ibu, bahwa di dalam proses sensus ini, kerahasiaan data yang Bapak, Ibu berikan akan kami jaga dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Statisti," kata Amalia.