Mensos Pimpin Ikrar Petugas Sensus Ekonomi

  • 29 Jun 2026 08:34 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Mensos Saifullah Yusuf memimpin ikrar 7.588 petugas Sensus Ekonomi 2026 asal Provinsi Sumatra Selatan.

RRI.CO.ID, Palembang – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, memimpin ikrar 7.588 petugas Sensus Ekonomi 2026 asal Sumatra Selatan, Minggu 28 Juni 2026. Mereka berasal dari 17 kabupaten dan kota yang berada di provinsi tersebut.

Pada kesempatan itu. Mensos menegaskan data akurat menjadi fondasi pembangunan yang tepat sasaran. “Ini kesempatan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan data yang akurat sesuai kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, pemerintah tengah mengonsolidasikan data nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menggunakan rujukan data yang sama.

"Data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kini disatukan,” ucapnya. Menurut Mensos, data-data tersebut akan diolah secara profesional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus Ipul lalu mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik agar pendataan berjalan lancar. Kepada petugas, Mensos juga berpesan agar bekerja secara profesional dan mengedepankan empati.

"Jangan hanya mengejar target,” ujarnya menegaskan. “Bekerjalah dengan hati dan penuh empati karena masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang baik.”

Gus Ipul kemudian memimpin ikrar bersama ribuan petugas sensus. Para petugas menyatakan siap bekerja sesuai prosedur untuk menghadirkan data yang akurat bagi pembangunan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan kualitas pendataan menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini agar tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi dicatat secara akurat.

“Jangan ada yang terlewat dan datanya harus akurat,” ujarnya. “Ini karena di balik data yang akurat ada pejuang sensus yang hebat.”

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Menurut dia, pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan data, bukan sekadar perkiraan.

“Jika kita membuat kebijakan dengan data, Insyaallah akan tepat sasaran dan efektif,” ujarnya. “Pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa membangun hanya menggunakan feeling (perasaan) semata.”

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....