DPR: Kebijakan Bebas Visa Dongkrak Ekonomi dan Daya Saing Pariwisata

RRI.CO.ID, Jakarta - Pimpinan Komisi VII DPR RI menilai kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) berpotensi menjadi katalisator peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam keterangan di Jakarta, Jumat 26 Juni 2026. Evita mengatakan belanja wisatawan asing akan memberikan efek berganda bagi berbagai sektor usaha di dalam negeri.

Di antaranya, adalah dari perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan. Hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja.

"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan. Hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja," ujarnya.

Evita menyatakan menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam yang mengingatkan agar rencana penambahan negara penerima fasilitas BVK. Hal ini, sebagaimana diusulkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dikaji secara hati-hati.

Menurutnya, kebijakan bebas visa memang berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pembayaran visa. Namun, manfaat kebijakan tersebut perlu dilihat secara lebih luas dari sisi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

"Apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang," katanya.

Evita menegaskan ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan semata-mata dari penerimaan visa.

Ia menilai kebijakan bebas visa merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global. Menurutnya, sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah memanfaatkan kemudahan akses masuk sebagai strategi menarik wisatawan, investasi, sekaligus memperkuat ekonomi.

"Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut," ujar legislator yang membidangi ekonomi kreatif dan pariwisata itu. Evita juga mendukung usulan Menteri Pariwisata terkait penerapan kebijakan BVK dengan formula 8+1 yang menyasar negara dan wilayah potensial, meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, dan Kazakhstan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa perluasan kebijakan bebas visa harus tetap mengedepankan prinsip selektif, asas timbal balik dan kebermanfaatan. Serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional.

"Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional," kata Evita.