Ini Kritik Komisi VII dan Respon PDAM, Penggunaan Air PDAM untuk Bahan Baku AMDK

RRI.CO.ID, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. DPR melihat air PDAM justru banyak menjadi bahan baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Hal inilah yang akhirnya bernilai komersial dimanfaatkan oleh para korporasi swasta. Ia juga menyinggung keberadaan PDAM yang belum mampu menyediakan air minum untuk masyarakat.

Akan tetapi di sisi lain air PDAM justru dipakai untuk bahan baku AMDK oleh perusahaan swasta.

"PDAM itu kan air minum, tapi sampai terdiri ini, jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga, airnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan ini diproduksi jadi AMDK," katanya, lewat keterangan kepada RRI.co.id , Jumat, 26 Juni 2026.

Politisi yang kerap disapa Nunik ini menyayangkan ketidakmampuan PDAM dalam menyediakan infrastruktur. Sehingga air yang mengalir ke rumah warga bisa langsung dikonsumsi.

Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pilihan selain mengalokasikan anggaran ekstra untuk membeli AMDK swasta. Padahal air merupakan kebutuhan mandatori yang haknya wajib dijamin oleh negara.

Nunik menilai negara perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat. Sebab sektor air tidak dapat disamakan dengan komoditas lainnya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia.

"Saya kira pemerintah, dalam hal ini negara harus hadir untuk menangani perusahaan air. Atensinya harus lebih besar," ujarnya.

Merespon hal tersebut PDAM, pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat luas. Demikian disampaikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot sebagai salah satu PDAM di Kota Bekasi.

Bahkan perusahaan milik Pemerintah Kota Bekasi itu memastikan tidak melakukan aktivitas bisnis penjualan air ke perusahaan swasta produksi AMDK. Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, mengatakan saat ini perusahaanya sedang fokus membuat zona air minum.

Untuk tahap awal rencanya zona tersebut akan dibangun di kantor Pemkot Bekasi guna memenuhi kebutuhan para Aparatur Sipil Negara (ASN). "Fokus kita melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi dalam hal ini pelanggan. Kita juga tidak memproduksi AMDK karena kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai ataupun menjual air curah ke perusahan AMDK," ujarnya kepada RRI.co.id , Jumat 26 Juni 2026.