Komisi VII Dorong Pariwisata Berdampak bagi Masyarakat dan Lingkungan
- 26 Jun 2026 07:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan kebijakan pariwisata harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan
- Komisi VII menyoroti pertumbuhan penginapan nonhotel yang belum seluruhnya terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan usaha, risiko keamanan, dan masalah perlindungan konsumen
- Pengembangan desa wisata dinilai mampu mendorong ekonomi daerah melalui efek berganda
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan kebijakan pariwisata harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga wajib menjaga keberlanjutan lingkungan demi menjamin manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
"Kami ingin terus memastikan jangan sampai lengah bahwa kebijakan pariwisata itu wajib harus berdampak. Secara kesejahteraan, secara ekonomi bagi masyarakat sekitar," kata Chusnunia dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia mengatakan tingginya kunjungan wisata dan devisa tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan sebagai aset utama pariwisata. Ia juga menilai keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pengembangan destinasi wisata nasional.
Chusnunia juga menyoroti pertumbuhan penginapan nonhotel yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penginapan nonhotel mencapai sekitar 7,4 hingga 9,7 persen setiap tahun.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi. Selain itu, keberadaan penginapan tidak terdaftar berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan serta standar pelayanan konsumen.
"Banyak teman-teman pengusaha dan penggerak pariwisata, khususnya yang menangani penginapan, sedang ada keresahan tersendiri. Yang resmi kena pajak dan taat pajak, yang tidak resmi dan jumlahnya terus meningkat malah dibiarkan," ujarnya.
Chusnunia juga menilai pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Ia mencontohkan Desa Wisata Ponggok di Klaten yang menghasilkan pendapatan sekitar Rp14 miliar setiap tahun.
Menurutnya, sektor pariwisata memberikan dampak berganda terhadap berbagai bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dampak tersebut meliputi pertumbuhan UMKM, peningkatan keamanan, hingga masuknya berbagai program pembangunan pemerintah.
"Dampak pariwisata itu efeknya multiplier di beberapa bidang, termasuk dari sisi UMKM. Termasuk dari sisi keamanan, termasuk dari masuknya program-program pemerintah ke wilayah tersebut," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan keberhasilan pariwisata tidak semestinya diukur dari banyaknya kunjungan wisatawan. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah terjaganya kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Evita juga mendorong perluasan promosi destinasi wisata yang selama ini belum berkembang secara optimal. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketimpangan kunjungan wisata yang selama ini terkonsentrasi di Bali dan Yogyakarta.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....