Pemerintah Setujui Tenor KPR 40 Tahun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyetujui tenor Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut disertai keputusan mempertahankan suku bunga rumah subsidi tetap rendah untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Komite Tapera yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rapat berlangsung di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah tetap mempertahankan suku bunga rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Kita konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5 persen. Rumah susun subsidi 6 persen dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar selaku Ketua Komite Tapera dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juni 2026.

Komite Tapera juga mengevaluasi perkembangan penyaluran FLPP sepanjang tahun anggaran 2026 hingga pertengahan Juni. Hingga 23 Juni 2026, realisasi FLPP mencapai 81.268 unit rumah senilai Rp10,1 triliun.

Apabila ditambah rumah yang telah memasuki tahap akad kredit, capaiannya menjadi 103.003 unit rumah. Jumlah tersebut setara sekitar 29,43 persen dari target penyaluran tahunan sebanyak 350.000 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan berbagai strategi disiapkan untuk mengejar target penyaluran FLPP tahun ini. Strategi tersebut meliputi penguatan promosi, segmentasi pasar, digital marketing, dan implementasi tenor pembiayaan hingga 40 tahun.

"Strategi capaian 350.000 unit dari BP Tapera di antaranya adalah penguatan target market segmentasi, penguatan promosi. Selain itu, penguatan sinergi dan kolaborasi, penguatan digital marketing, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun," ujar Heru.

Dalam rapat, pemerintah juga membahas hambatan pelaksanaan FLPP yang berkaitan dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan keputusan bersama sebagai solusi percepatan penerbitan perizinan dan sertifikat.

Selain itu, implementasi relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan milik Otoritas Jasa Keuangan turut menjadi perhatian pemerintah. OJK mendukung melalui percepatan pembaruan data kredit serta pemberian akses pengecekan langsung kepada BP Tapera.

Rapat juga membahas skema pembiayaan rumah susun subsidi untuk meningkatkan minat masyarakat memiliki hunian vertikal. Pemerintah mengkaji angsuran sekitar Rp700 ribuan melalui penerapan mekanisme suku bunga berjenjang.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan konsep peminatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rusun Inden kepada peserta rapat. Skema tersebut memungkinkan pendaftaran calon pembeli sebelum pembangunan rumah susun selesai dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan rumah susun subsidi agar semakin diminati masyarakat. Pemerintah juga akan menyesuaikan ketentuan tenor pembiayaan serta luas bangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya ingin rusun subsidi ini dibuat dengan kualitas yang bagus agar lebih menarik peminatan untuk dihuni. Kami juga akan menyesuaikan terkait tenor dan luasannya,” ujar Menteri Purbaya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap skema pembiayaan semakin menarik bagi kalangan pekerja dan buruh nasional. Menurutnya, penyediaan rumah layak merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi kesejahteraan para pekerja Indonesia.

"Kami berharap BP Tapera punya mapping untuk bagaimana para pekerja dan buruh memiliki rumah dengan skema yang menarik. Karena perumahan layak menjadi upaya pemerintah untuk hadir memberikan rumah layak bagi buruh, itulah tugas kita yang ada di komite ini," ucapnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah optimistis target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit dapat tercapai pada 2026. Langkah tersebut sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai program strategis nasional.