DPR Minta Pengembangan Program Pendidikan Tetap Perhatikan Kebutuhan Daerah 3T

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T. Menurutnya, sejumlah persoalan pendidikan dasar masih perlu mendapat perhatian.

Anita mengapresiasi berbagai program pendidikan yang sedang dikembangkan pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Program tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi siswa berprestasi.

Namun, ia berharap pengembangan program baru berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sekolah reguler. Terutama bagi sekolah yang berada di wilayah tertinggal.

"Terserah sampai saat ini banyak sekolah-sekolah reguler saja yang belum selesai tuntas untuk diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak, kami masih banyak sekolah yang rusak, masih banyak guru-guru, kekurangan guru masih banyak," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Anita, program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu dirancang secara matang.

Ia menilai, kebutuhan dan kondisi setiap daerah perlu menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, seluruh program dapat berjalan secara optimal.

"Kami takutnya fokusnya hanya kepada sekolah Garuda Unggul, sekolah Garuda Transformasi, sekolah Rakyat. Ini punya persoalan masing-masing di daerah 3T," ujarnya.

Anita juga menyoroti pentingnya penentuan lokasi pembangunan sekolah baru. Langkah tersebut diperlukan agar ekosistem pendidikan di daerah tetap berjalan seimbang.

Menurutnya, keberadaan sekolah baru perlu memperhatikan kondisi sekolah yang telah beroperasi. Tujuannya agar seluruh satuan pendidikan dapat berkembang bersama.

"Tidak mungkin kan sekolah Rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T," katanya.

Selain itu, Anita menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program pemerintah. Data yang tepat dinilainya menjadi kunci keberhasilan berbagai kebijakan.

Ia berharap evaluasi dan perbaikan data terus dilakukan secara berkala. Langkah itu penting untuk memastikan program tepat sasaran.

"Artinya ini mesti dibereskan dulu. Jangan nanti kita bikin program baru, kebijakan baru, akhirnya jadi tumpang tindih ini persoalan di bawah," ucapnya.