Pastikan Tidak Ada Pemadaman, Kementerian ESDM Awasi Pengadaan Batu Bara PLN

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pengadaan batu bara oleh PT PLN harus diawasi. Pengawasan ketat agar kejadian pemadaman listrik seperti di Pulau Jawa tidak terulang.

"2022 kan kejadian begini juga, jadi bukan kejadian baru bagi PLN, masa setiap tahun kita masalah begini terus. Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2026.

Pihaknya telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) yang akan memantau secara ketat pengadaan batu bara oleh PT PLN. Tim tersebut dari berbagai unsur seperti perwakilan PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno.

Kemudian Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM, Yudhiawan; serta perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihaknya juga akan melinatkan aparat penegak hukum.

"Tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum. Tentu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya," ujarnya menegaskan.

Menteri Bahlil menegaskan pemerintah turun tangan langsung untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik di Pulau Jawa. Kementerian ESDM membantu memasok bara yang medium kalori .

Menteri Bahlil mengatakan pada prinsipnya, seharusnya pemerintah tidak boleh ikut campur atas pengadaan batu bara oleh PLN. Pengadaan tersebut merupakan transaksi bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B).

Bahlil menyebut kebutuhan batu bara oleh PLN 154 juta ton per tahun. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton artinya melebihi kebutuhan.

Adapun PLN sendiri sudah melakukan kontrak dengan pengusaha sebanyak 134 juta ton atau kurang 20 juta ton. Namun seharusnya tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan PLN.

“Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending, " ujanrya.

"Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah. Kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan,” kata Bahlil.