Mendagri Ajak Kepala Daerah di Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur di wilayah Papua. Ini untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya mohon dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia. Khususnya di Papua Raya," kata Tito, Senin, 22 Juni 2026.

Ajakan tersebut disampaikan usai pertemuan Mendagri dengan para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura. Menurut Tito, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menyediakan data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengatakan pendataan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.

"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah. Terutama di Tanah Papua, agar bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah kepala daerah di Papua menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Dukungan antara lain disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami siap mendukung Sensus Ekonomi Tahun 2026," kata Ahmad Nausrau.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga telah mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri dan BPS guna mendukung kelancaran pelaksanaan sensus di daerah.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Lalu sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri, serta jajaran BPS dan Pemerintah Provinsi Papua.