RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan seluruh kebijakan kementeriannya disusun berdasarkan analisis Badan Strategi Kebijakan (BSK). Menurutnya, tidak ada kebijakan yang ditetapkan semata atas keputusan pribadi menteri tanpa kajian dan pertimbangan matang.

“Tidak ada satu pun kebijakan Menteri Hukum yang diambil atas dasar suka-suka Menteri Hukum. Semua didasari atas hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh teman-teman BSK,” kata Supratman saat membuka Kick-Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut dia, posisi BSK saat ini sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan Kementerian Hukum. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan kementerian.

Supratman mengatakan penguatan peran BSK dilakukan untuk memperbesar kontribusi analis kebijakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai langkah tersebut memberi ruang lebih luas bagi ASN fungsional untuk menentukan arah kebijakan kementerian.

“Penguatan BSK memberi ruang lebih besar bagi analis kebijakan untuk menentukan arah kebijakan Kementerian Hukum. ASN fungsional kini memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis kajian dan data,” ujarnya.

Supratman mengatakan, BSK berperan mencegah ego sektoral dan tumpang tindih regulasi yang menghambat efektivitas birokrasi nasional. Ia menegaskan, kebijakan berbasis bukti diuji berkala kepada publik guna memastikan efektivitas implementasi di masyarakat

“Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan menjadi wadah kolaborasi antarkementerian dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi. Forum ini juga memperkuat koordinasi serta menghasilkan kebijakan berkualitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Supratman menutup.