RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif mencapai 9.940 hingga akhir Mei 2026. Sektor teknologi perekayasaan menjadi bidang dengan jumlah SNI aktif terbanyak dibandingkan sektor lainnya.

Plt. Kepala BSN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, mengatakan capaian tersebut menunjukkan terus berkembangnya penerapan standar nasional di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

“Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif. Kemudian penerbitan 568 lisensi tanda SNI dari target 1.000 lisensi,” kata Donny.

Berdasarkan data BSN, sektor teknologi perekayasaan mendominasi dengan 2.524 SNI aktif. Posisi berikutnya ditempati sektor pertanian dan teknologi pangan sebanyak 1.990 SNI aktif, serta teknologi khusus dengan 1.650 SNI aktif.

Selain itu, terdapat 733 SNI aktif pada sektor konstruksi. Sementara sektor elektronik, teknologi informasi, dan komunikasi mencatat 547 SNI aktif.

Donny menjelaskan, tingkat ketersediaan SNI saat ini telah mencakup sekitar 40 persen dari seluruh jenis produk yang beredar di Indonesia. Menurutnya, angka tersebut akan terus ditingkatkan guna memperluas perlindungan bagi konsumen.

Ia menegaskan, penerapan SNI memiliki peran penting dalam menjamin kualitas produk sekaligus melindungi masyarakat dari barang yang tidak memenuhi standar. Karena itu, BSN mendorong peningkatan penerapan sertifikasi SNI di berbagai sektor.

“SNI seharusnya untuk perlindungan konsumen itu bisa diwajibkan. Agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik,” katanya.

Selain memperluas penerapan SNI, BSN juga menargetkan peningkatan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Donny menyebut sertifikasi SNI menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing produk UMKM di pasar domestik maupun internasional.

BSN bersama Komisi VII DPR RI telah menyepakati peningkatan target sertifikasi produk UMKM menjadi 1.050 produk per tahun. Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kualitas produknya.