RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menargetkan peningkatan jumlah produk berstandar nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya memperkuat daya saing industri nasional. Target tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pelaksana Tugas Kepala BSN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, mengatakan BSN mendapat peran dalam sejumlah prioritas nasional. Di antaranya mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, hingga penguatan daya saing produk nasional.

Menurut Donny, dalam RPJMN 2025–2029 BSN ditugaskan meningkatkan persentase produk ber-SNI dari 10 persen pada 2025 menjadi 20 persen pada 2029. Selain itu, persentase produk ekspor Indonesia yang telah menerapkan SNI juga ditargetkan meningkat.

“BSN diamanahkan untuk meningkatkan persentase produk ber-SNI. Dari baseline tahun 2025 sebesar 10 persen menjadi 20 persen pada tahun 2029,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, untuk produk ekspor ber-SNI, target peningkatan ditetapkan dari 3,3 persen pada 2025 menjadi 4,6 persen pada 2029. Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, produk ber-SNI ditargetkan naik dari 18,8 persen menjadi 19 persen.

Adapun persentase produk ekspor Indonesia ber-SNI ditargetkan meningkat dari 3,7 persen menjadi 4 persen pada 2027. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.

Donny mengatakan, fokus utama BSN pada tahun anggaran 2027 mencakup pengembangan standar, penerapan standar, akreditasi, dan penguatan SNI. Program tersebut diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi, swasembada pangan, kemandirian energi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu, pengembangan standar akan mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari bidang agro, kimia, kesehatan, penilaian kesesuaian, mekanika, energi, infrastruktur, hingga teknologi informasi.

Menurutnya, seluruh program tersebut mendukung target pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.