RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong sosialisasi diversifikasi pangan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman tentang pangan lokal perlu diperkuat, terutama di kalangan mahasiswa.

Ia mengatakan diversifikasi pangan tidak hanya berarti menambah jenis bahan pangan. Konsep tersebut juga bertujuan menghidupkan kembali konsumsi pangan lokal yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

“Kalau asumsi diversifikasi pangan adalah memperbanyak jenis pangan selain beras, mungkin istilah ini perlu mulai disosialisasikan kembali, terutama kepada mahasiswa. Kita ingin kembali kepada pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis yang kuat dengan masyarakat kita,” ujar Slamet dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026.

Selain membahas diversifikasi pangan, Slamet juga menyoroti perubahan peran Perum Bulog setelah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, orientasi bisnis Bulog perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sistem pangan nasional.

“Sekarang yang terjadi karena Bulog bertransformasi menjadi BUMN yang pasti orientasinya adalah keuntungan. Kalau ada penugasan pemerintah, share-nya juga kecil, hitungannya 8 sampai 10 persen,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat ruang intervensi pemerintah terhadap pasar pangan menjadi lebih terbatas. Akibatnya, pemerintah dinilai sulit mengendalikan harga ketika terjadi gejolak di pasar.

“Sehingga begitu harga terjadi gejolak, pemerintah tidak bisa mengendalikan. Karena memang tidak memegang logistik secara tinggi, setara share-nya di pasarnya,” ujarnya.

Slamet menegaskan posisi Bulog perlu diperjelas dalam sistem pangan nasional. Terlebih saat ini telah terbentuk lembaga pangan yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri.

“Ini saya mendapatkan tanggapan dari kampus, bagaimana posisi Bulog ini di saat memang ada badan pangan. Jadi ini penting karena memang kita ingin pemerintah tetap mampu mengendalikan harga pangan,” ucapnya.

Ia menambahkan tujuan pembangunan pangan nasional tidak hanya mengejar swasembada. Pemerintah juga perlu memastikan pangan tersedia dalam jumlah cukup dan dapat dijangkau masyarakat.

“Kita ingin swasembada pangan, tapi harga terjangkau juga. Artinya, secara jumlah cukup, tetapi rakyat kita juga dapat menjangkaunya,” kata Slamet.