RRI.CO.ID, Jakarta- Program revitalisasi sekolah baik renovasi gedung lama atau pembangunan gedung baru, telah memberikan pergerakan ekonomi masyarakat. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan ada 71.744 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026 dengan anggaran Rp14 triliun. Jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat 60.000 unit dari sebelumnya 11.744 unit satuan pendidikan.

"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini. Untuk 71.744 itu, sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam merentang waktu antara tiga sampai delapan bulan," kata Menteri Abdul Mu'ti dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis, 11 Juni 2026.

"Penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan," ujarnya.

Adapun revitalisasi sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta. Menteri Mu'ti menjelaskan revitalisasi sekolah tahun ini masih berjalan dan mencapai 70 persen dari alokasi 11.744 unit.

"Sudan mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai. Sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027," katanya.

Menteri Mu'ti menerangkan revitalisasi sekolah tahun 2025 menyasar 16.167 satuan pendidikan diseluruh Indonesia. Ia memastikan revitalisasi sekolah telah rampung 100 persen.

Menteri Mu'ti menjelaskan pembangunan gedung sekolah sangat di nanti dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar). Ia mengatakan revitalisasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah namun pemerintah pusat tetap membantu sebagai komitmen dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

"Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih. Walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan," katanya.