Respons Pernyataan KSAD Maruli, Komisi I DPR: Penanganan Begal Tugas Bersama

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal merespons, pernyataan KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait pelaku begal. Maruli menyebutkan, bahwa pelaku begal takut terhadap tentara.

Ia menilai, tidak ada yang salah apabila TNI turut membantu kepolisian dalam upaya menangani maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat. Mengingat, penanganan kasus begal tidak bisa dibebankan hanya kepada kepolisian.

"Penanganan begal adalah tugas bersama, bukan hanya polisi, tetapi juga pemerintah daerah, camat, lurah, serta TNI. Semua pihak harus bekerja sama menangani persoalan begal di wilayah masing-masing, terutama dalam aspek pencegahan," kata Rizal dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menegaskan, upaya pencegahan begal harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan lingkungan, patroli, pembinaan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Di satu sisi, ia mengingatkan, aspek penegakan hukum dan proses pidana terhadap pelaku begal tetap menjadi kewenangan kepolisian.

"Soal aspek pidana kejahatan begal, itu merupakan ranah kepolisian. Polisi memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum terhadap para pelaku," ucap Rizal.

Kemudian, ia menuturkan, selama ini koordinasi antara TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan keamanan telah berjalan dengan baik. Karena itu, sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.

"Selama ini koordinasi antara Polri dan TNI berjalan baik dalam menangani berbagai kasus yang meresahkan masyarakat. Tentu kerja sama dan sinergi tersebut harus terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Rizal.

Sebelumnya diberitakan, KSAD Maruli Simanjuntak menanggapi, mengenai prajurit TNI terlibat untuk menangani begal. Menurutnya, tidak ada maksud tentara ikut campur memberantas begal.

Ia mengatakan, keberadaan prajurit TNI di sejumlah wilayah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan juga, memiliki efek pencegahan terhadap tindak kriminalitas.

"Siapa yang ngurus begal? Enggak ada yang ngurus begal gitu, begal itu jadi takut karena ada tentara gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal ngelihat tentara nggak jadi," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, tentara mengerjakan tugas yang tidak terjangkau oleh kementerian. Misalnya, kata dia, di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Menurut Maruli, sejumlah proyek di daerah terpencil memiliki nilai anggaran yang relatif kecil. Tetapi membutuhkan biaya transportasi dan dukungan operasional yang besar.

"Misalnya daerah 3T, pulau-pulau. Karena nilai proyeknya nggak besar. Tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa," ujar Maruli.