MTI Soroti Dampak Penyesuaian Tarif Transjabodetabek bagi Penumpang

RRI.CO.ID, Jakarta - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menyoroti rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membawa dampak luas terhadap pengguna transportasi umum dan pengelolaan anggaran daerah.

Ia menjelaskan subsidi transportasi yang berlangsung selama dua dekade telah menjaga biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau. Karena itu, pembahasan tarif perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan aspek keadilan sosial.

"Penentuan tarif transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan biaya operasional, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat. Kebijakan tarif harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi massal dan keterjangkauan bagi pengguna harian." ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu, 10 Juni 2026.

Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi publik dalam jumlah signifikan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sepanjang tahun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mendukung akses transportasi publik yang terjangkau. Alokasi subsidi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga mobilitas masyarakat perkotaan secara berkelanjutan.

"Sebagian anggaran daerah dialokasikan untuk menopang subsidi transportasi massal sebagai bentuk dukungan pelayanan publik. Komitmen fiskal tersebut menunjukkan pentingnya sektor transportasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan modern." katanya.

Ia menilai tarif Transjakarta saat ini masih kompetitif dibandingkan sejumlah layanan transportasi publik di kota besar. Bahkan, nilai manfaat yang diterima pengguna dinilai lebih tinggi karena dukungan integrasi layanan yang luas.

Ia menyebut cakupan koridor, jaringan pengumpan, dan efisiensi perjalanan menjadi keunggulan utama layanan Transjakarta. Faktor tersebut membuat tarif yang berlaku saat ini relatif murah dibandingkan kualitas layanan yang diberikan.

"Wacana penyesuaian tarif berpotensi memberikan dampak positif maupun tantangan bagi pemerintah dan masyarakat pengguna. Kebijakan tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh pemangku kepentingan terkait." ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penyesuaian tarif dapat membantu mengurangi tekanan subsidi yang ditanggung pemerintah daerah. Langkah tersebut berpotensi menciptakan ruang fiskal baru untuk membiayai program prioritas lainnya.

Ia menambahkan pengurangan beban subsidi juga dapat mendukung investasi jangka panjang sektor transportasi publik. Dana yang tersedia dapat diarahkan untuk pengadaan armada ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur pendukung.

"Penyesuaian tarif berpotensi meningkatkan fleksibilitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Optimalisasi anggaran dapat digunakan untuk mempercepat modernisasi layanan dan pengembangan transportasi rendah emisi." ujar Djoko.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema tarif baru Transjabodetabek. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan jarak perjalanan serta karakteristik layanan yang digunakan masyarakat.

Ia menegaskan tarif layanan antarkota tidak dapat disamakan dengan layanan perkotaan karena perbedaan operasional. Pemerintah akan mengumumkan skema tarif baru setelah seluruh proses kajian teknis selesai dilakukan.

"Tarif layanan jarak jauh memerlukan perhitungan berbeda karena karakteristik operasionalnya tidak sama dengan layanan reguler. Pemerintah akan menetapkan tarif baru setelah kajian menyeluruh guna memastikan layanan tetap terjangkau masyarakat." kata Pramono.