RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai tahun 2027 harus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengubah orientasi pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang kuat secara fiskal, tetapi harus bergerak menjadi negara yang produktif.

Azis mengatakan, selama lebih dari dua dekade terakhir Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial. Serta menghadirkan negara hingga ke tingkat desa.

“Capaian itu penting dan harus dihargai. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah seluruh sumber daya fiskal yang kita miliki sudah benar-benar melahirkan produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan daya saing nasional?” kata Azis, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Azis, tantangan utama Indonesia ke depan bukan lagi semata-mata menjaga stabilitas, melainkan meningkatkan produktivitas nasional. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau tingginya serapan anggaran.

“Yang harus kita ukur bukan hanya berapa besar APBN dan APBD dibelanjakan, tetapi kemampuan ekonomi apa yang lahir dari belanja itu. Apakah masyarakat semakin produktif, apakah daerah semakin mandiri, apakah nilai tambah ekonomi meningkat, dan apakah daya saing bangsa semakin kuat,” katanya.

Azis menyebut Indonesia selama ini telah berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal. Negara mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya, serta memperluas layanan publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa negara fiskal belum otomatis menjadi negara produktif. “Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya, negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” ujarnya.

Azis menilai perbedaan antara belanja dan investasi harus menjadi kesadaran baru dalam penyusunan APBN dan APBD. Menurutnya, belanja akan berhenti ketika uang selesai digunakan, sementara investasi pembangunan akan terus memberi manfaat dalam jangka panjang.

“Jalan yang baik akan melayani ekonomi puluhan tahun. Sekolah yang baik akan melahirkan generasi produktif puluhan tahun. Pelabuhan yang baik akan menggerakkan perdagangan puluhan tahun, karena itu, orientasi pembangunan harus bergeser dari sekadar membiayai kegiatan menjadi membangun kemampuan,” ucapnya.

Ia menyoroti sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi produktivitas nasional. Salah satunya adalah budaya pembangunan yang masih terlalu berorientasi pada aktivitas administratif dibandingkan hasil nyata.

Azis mengatakan, ukuran keberhasilan birokrasi selama ini kerap berhenti pada serapan anggaran, jumlah program, proyek yang selesai, atau laporan administratif. Padahal, masyarakat tidak hidup dari laporan kegiatan, melainkan dari manfaat nyata pembangunan.

“Jalan baru bernilai kalau menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan bermakna kalau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Bantuan pemerintah berdampak kalau mampu membuat penerima manfaat menjadi lebih mandiri,” katanya.

Hambatan berikutnya, menurut Azis, adalah desentralisasi yang belum sepenuhnya melahirkan kemandirian ekonomi daerah. Ia menyebut transfer ke daerah sudah berlangsung lebih dari dua dekade, tetapi banyak daerah masih sangat bergantung pada anggaran dari pusat.

“Tujuan akhir pemerintahan daerah bukan laporan yang sempurna. Tujuan akhirnya adalah ekonomi daerah yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan basis penerimaan daerah yang semakin kuat,” ujarnya.