Poin Utama
- Kemensos meminta Aceh Utara melengkapi syarat pembangunan Sekolah Rakyat permanen
- Persyaratan yang belum selesai terkait bangunan existing dan kesiapan lahan
- Bangunan lama di lokasi usulan harus dibongkar sebelum proses dilanjutkan
- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berencana menambah lahan dari 5 hektare menjadi 8 hektare
- Lokasi akan kembali diasesmen bersama Sekber Sekolah Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Aceh Utara melengkapi syarat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Beberapa persyaratan teknis masih harus diselesaikan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan dalam audiensi Bupati Aceh Utara dengan Wakil Menteri Sosial. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan masih terdapat sejumlah catatan. Catatan tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan dan bangunan lama.
"Masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan. Salah satunya terkait bangunan existing di lokasi usulan," kata Agus Jabo.
"Ada juga rencana penambahan lahan. Persyaratan itu harus lebih dulu dipenuhi," katanya.
Menurut Agus Jabo, lokasi usulan akan kembali dinilai setelah syarat terpenuhi. Penilaian dilakukan bersama tim terkait.
Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat menjelaskan bangunan lama perlu dibongkar. Dokumen kesiapan lahan juga harus dilengkapi pemerintah daerah.
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil mengatakan pemerintah daerah siap memenuhi persyaratan. Salah satunya melalui penambahan luas lahan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berencana menambah luas lahan. Luas lahan akan ditingkatkan dari lima menjadi delapan hektare.
"Setelah dua hal itu selesai, lokasi akan kembali diasesmen. Penilaian dilakukan bersama Sekber dan Kementerian PU," ucapnya.
"Mudah-mudahan Aceh Utara segera menyelesaikan catatan yang ada. Sehingga proses berikutnya dapat berjalan," katanya.
Selain membahas Sekolah Rakyat, pertemuan juga menyinggung rehabilitasi pascabencana. Pemerintah tengah menambah kuota bantuan bagi masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut meliputi jaminan hidup dan bantuan isi hunian. Pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulus sosial ekonomi.
"Untuk tahap sekarang kami sedang menambah kuota penerima bantuan. Termasuk jadup dan stimulus sosial ekonomi," kata Agus Jabo.
"Proses penganggaran sedang berjalan. Usulan program tersebut telah diajukan," ucapnya.
Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Masriani Mansyur, mengatakan data usulan telah diterima. Data tersebut menjadi bahan pembahasan dalam rapat satuan tugas.
Agus Jabo meminta masyarakat menunggu proses yang sedang berjalan. Pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi dan penganggaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....