RRI.CO.ID, Jakarta - Sengketa hak asuh anak sering kali dipandang sebagai perselisihan antara ayah dan ibu setelah perceraian. Padahal secara hukum, anak bukan sekadar objek dalam perkara, melainkan subjek yang memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

Prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Jeny Claudya Lumowa mengatakan, suara anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkara hak asuh. Menurutnya, anak adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak dari setiap putusan yang diambil.

"Anak memiliki hak untuk didengar. Selain itu, pendapatnya perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pengasuhan terbaik baginya," kata Jeny kepada awak media ditulis, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa hak anak untuk menyampaikan pendapat diatur dalam ketentuan perlindungan anak. Pendapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan sepanjang disesuaikan dengan usia, tingkat kematangan, serta kondisi psikologis anak.

Menurut Jeny, mendengarkan suara anak bukan berarti membebankan keputusan kepada mereka. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa kebutuhan, kenyamanan, dan rasa aman anak benar-benar dipahami oleh pihak yang mengambil keputusan.

Dalam praktiknya, konflik antara orang tua sering kali menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak. Tidak jarang anak berada dalam situasi yang membuatnya harus menghadapi ketegangan akibat perselisihan yang berlangsung berkepanjangan.

Karena itu, pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama dalam setiap perkara hak asuh. Fokusnya bukan pada siapa yang memenangkan sengketa, melainkan siapa yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Jeny juga mengingatkan bahwa setiap tuduhan yang diajukan terhadap salah satu orang tua harus dibuktikan secara hukum. Penentuan hak asuh tidak boleh didasarkan pada asumsi, opini, maupun stigma yang berpotensi merugikan anak.

"Selain hak untuk didengar, anak juga memiliki hak untuk diasuh, memperoleh perlindungan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak-hak tersebut merupakan bagian yang harus dijaga dalam setiap proses penyelesaian sengketa hak asuh," ucapnya.

Menurut Jeny, putusan yang baik adalah putusan yang mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan lingkungan terbaik bagi anak. Karena itu, suara anak perlu ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

"Dalam perkara hak asuh, yang harus menjadi perhatian utama bukanlah kepentingan orang tua. Melainkan kepentingan terbaik bagi anak," ujarnya.