RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga akhir Mei 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu progres tertinggi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden pada tahun ini.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan program prioritas Presiden terus menjadi fokus utama Kementerian PU. Menurutnya, seluruh program dikawal agar berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal. Khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.CO.ID di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Program penanganan irigasi daerah tersebut menargetkan peningkatan layanan pada jaringan irigasi seluas 19.760 hektare. Infrastruktur itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Selain irigasi, Kementerian PU juga mencatat progres positif pada sejumlah program prioritas lainnya. Program penanganan jalan daerah telah mencapai progres fisik 75,10 persen dengan target pembangunan dan peningkatan 408,57 kilometer jalan.

Sementara itu, pembangunan 93 unit Sekolah Rakyat telah mencapai progres fisik 67,50 persen. Adapun progres fisik revitalisasi 856 madrasah tercatat mencapai 41,88 persen hingga akhir Mei 2026.

Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan. Hingga akhir Mei 2026, proyek tersebut mencatat progres fisik sebesar 12,67 persen.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran sebesar Rp33,49 triliun hingga 31 Mei 2026. Nilai tersebut setara 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan Kementerian PU. Ia juga mendorong percepatan berbagai program strategis agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

"Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis. Kemudian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026," ujar Lasarus.