RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan 93 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pengerahan puluhan ribu tenaga konstruksi di berbagai daerah.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan SR Tahap II bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial. Rapat tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh pembangunan selesai sesuai target operasional.

Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan Program Sekolah Rakyat menjadi bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Menurutnya, program tersebut ditujukan untuk menghadirkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat membutuhkan.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian PU mendapat tugas mendukung program ini melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi pada 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik pembangunan tercatat rata-rata mencapai sekitar 57 persen.

Kuswara menegaskan Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan selesai pada 20 Juni 2026. Menurutnya, Menteri PU juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.

“Kementerian PU berkomitmen memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tepat waktu. Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” katanya.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi juga dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift.

Sementara itu, Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas bangunan dan kesiapan operasional. Ia menilai pengawasan harian menjadi penting karena waktu pelaksanaan yang terbatas.

“Kita tahu waktu pelaksanaan sangat terbatas. Maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” kata Fadjar.

KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan di sejumlah lokasi Sekolah Rakyat. Menurut Fadjar, program tersebut tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga menjadi bagian pembangunan masa depan bangsa.

“Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa,” ucapnya.

Fadjar menilai target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat pada 20 Juni 2026 masih dapat dicapai. Menurutnya, hal itu membutuhkan konsolidasi yang kuat, eksekusi disiplin, dan ketegasan di setiap lini pelaksanaan.

“KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini. Target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” ujar deputi itu.