RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, teknologi biometrik SIM bukan sistem baru. Menurutnya, teknologi tersebut telah digunakan di sejumlah negara.

Bahkan, lanjut dia, penerapan biometrik sudah umum. Beberapa negara Asia telah menerapkan sistem serupa.

Menurut Edwin, penggunaan biometrik membantu memperkuat validasi identitas pelanggan seluler. Sistem itu juga mendukung perlindungan data kependudukan masyarakat.

“Teknologi ini bukan hal baru dalam layanan telekomunikasi dunia. Vietnam, Thailand, dan Korea juga telah menerapkannya,” ujar Edwin dalam konferensi pers, terkait pemberlakuan registrasi biometrik secara penuh, di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.

Pemerintah akan mulai menerapkan registrasi SIM biometrik pada 1 Juli 2026. Kebijakan berlaku untuk seluruh pendaftaran kartu SIM baru.

Tiga operator seluler akan menjalankan sistem biometrik pengenalan wajah nasional. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart.

Kemkomdigi memastikan persiapan sistem dilakukan melalui serangkaian uji coba. Pengujian berlangsung di berbagai daerah sejak awal tahun.

Hasil uji coba menunjukkan layanan biometrik dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional. Pemerintah menilai sistem siap diterapkan secara nasional.

“Registrasi SIM biometrik untuk pendaftaran baru berlaku penuh mulai Juli. Sistem telah siap digunakan secara nasional,” kata Edwin.

Kemkomdigi juga melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan operator seluler. Langkah itu dilakukan untuk memastikan layanan berjalan lancar saat diterapkan.

“Sejak Januari kami menguji teknologi bersama tiga operator seluler. Hasilnya menunjukkan sistem sudah siap digunakan di Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah berharap sistem biometrik meningkatkan keamanan registrasi pelanggan seluler. Kebijakan itu juga diharapkan mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan.