DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM

RRI.CO.ID, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengurangi independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.

Menurut Andreas, independensi Komnas HAM harus tetap dijaga. Guna lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan HAM secara optimal tanpa intervensi kekuasaan.

“Komnas HAM yang independen harus dijaga dan bebas dari intervensi kekuasaan. Sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Andreas, Kamis, 28 Mei 2026.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi masukan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Terkait sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU HAM yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM.

Anis sebelumnya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Komnas HAM agar revisi regulasi tetap sejalan dengan semangat reformasi. Dan kebutuhan penanganan kasus HAM yang terus berkembang.

Dalam catatan kritisnya, Komnas HAM menyoroti sejumlah pasal dalam draf RUU HAM. Termasuk terkait fungsi penelitian dan penyuluhan HAM yang selama ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM.

“Penghapusan fungsi tersebut dinilai dapat melemahkan kemampuan Komnas HAM. Dalam melakukan pengawasan terhadap negara dan membangun kesadaran kritis aparatur negara,” ujar Anis.

Komisi XIII DPR RI menyatakan akan mencermati berbagai masukan dari Komnas HAM dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembahasan revisi UU HAM. Agar substansi regulasi tetap memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.